Aktivis,
AMP KK Surabaya Gelar Diskusi Peringati Peristiwa Tragedi Biak Berdarah
Surabaya, Neg
– Sekitar dua puluh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa
Papua Surabaya menggelar Diskusi
Peristiwa Biak Berdarah. Dalam diskusi ini mereka melakukan pemutaran film dan diskusi di jl.kamasan No.10, Kamasan III , Jawa Timur, Kamis,
(06/07/2017).
Diskusi ini digelar untuk menuntut pemerintah
Indonesia dan PBB menyelesaikan masalah yang yang berlangsung di Kota
Biak pada 6 Juli 1998. Dalam peristiwa yang dikenal dengan Biak Berdarah
tersebut yang menewaskan secara tidak menusiawi, pembantaian Orang Papua di biak.
Stef M Pigai, Pemimpin diskusi mengatakan, AMP KK Surabaya mengadakan Diskusi ini terkait
tragedi biak berdarah yang mana 19 tahun silam telah berlalu tanpa adanya
usutan oleh lembaga hukum satu pun, tetapi kasus pembantaian ini di
biarkan enta begitu. Biak berdarah adalah suatu tragedi pembantaian
tindakan kolonial dan militeris serta tuannya iperealisme, dengan
upaya-upaya ini telah menghancurkan alam serta manusia papua. Histori
pembantaian kekerasan ini tercatat dengan tragedi penumpasan sejak papua
di aneksasi (1 mei 1961) dan kekerasan selalu terjadi hingga Sapai
kini, semua dilakukan demi kekuasaan perampas sumber alam bumi papua. kata Stef. Stef adalah ketua AMP KK Surabaya.
Peristiwa berdarah
tersebut terjadi akibat tindakan aparat negara yang berlebihan terhadap
aksi pengibaran bendera Bintang Kejora secara damai. Dalam peristiwa itu
memakan korban sebanyak 230 orang.
“Mereka diantaranya 8 orang
meninggal; 8 orang hilang; 4 orang luka berat dan dievakuasi ke
Makassar; 33 orang ditahan sewenang-wenang; 150 orang mengalami
penyiksaan; dan 32 mayat misterius ditemukan hingga terdampar di
perairan Papua New Guinewa (PNG).”
Mempertingati Periswata ini aliansi mahasiswa papua AMP melakukan aksi dan diskusi di beberapa kota yaitu, Bogor,bandung,semarang,jakarta dll oleh setiap koordinator kota. Dari aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang angkat angkat yaitu:
1. Kepada Rezim Jokowi-JK serta PBB, untuk bertanggung jawab atas tragedi Biak
Berdarah 1998 itu.
2. Kami meminta agar pemerintah Indonesia membuka ruang demokrasi
seluas-luasnya dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat
Papua sebagai solusi demokratis.
3. Kami meminta agar pemerintah Indonesia
menarik militer (TNI-Polri) organik dan non-organik dari seluruh Tanah
Papua.
4. Kemudian menutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC, dan
perusahaan lainnya.
Karena peristiwa tersebut telah menewaskan ratusan
nyawa manusia dan rentetan pelanggaran HAM lainnya di Papua. Mereka merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas Tanah Papua. Kami ingin bebas, berdaulat di atas tanah air kami West Papua."
Diskusi oleh AMP KK Surabaya ini berlangsung dengan lancar dan damai di Honai Besar, Kamasan III, Surabaya.
0 komentar: