 |
| Aksi demo damai Aliansi Mahasiswa Papua hari ini, Rabu/02/2017. Di monumen kapal selam kota Surabaya (Foto:Melqy) |
SURABAYA,Neg-- Aksi Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua
(AMP) KK Surabaya, dalam rangka memperingati hari manipulasi hak politik rakyat
papua. Pelaksanaan PEPERA 1969 yang TIDAK DEMOKARATIS. Dini
hari,Rabu.03/08/2017. Di depan monumen kapal selam, Kota Surabaya.
Demonstrasi yang dilaksanakan pada hari ini 02 agustus 2017
adalah momentum dimana telah terjadi penghianatan secara sepihak anatara
Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an. Yang kemudian membawa kedua Negara pada
perundingan New York Agreement/ Perjanian New York. Peranjian ini terdiri dari
29 pasal yang mengatur 3 macam hal diantaranya; Pertama, Mengatur tentang
penentuan nasib sendiri (self determination) sesuai aturan internasional yaitu “satu
orang satu suara” (one man one vote). Kedua, transfer administra dari PBB
(United Nations Temporary Excecutive/UNTEA) Kepada pemerintah Indonesia yang
kemudian dilakukan aneksasi pada 1 mei 1963 yang Indonesia sebut hari integrasi
kedalam pangkuan Indonesia.
Sebelumnya pada 30 september 1963 perna dikeluarkan “ Roma
Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya agar Indonesia mendorong pembangunan
dan mempersipakan pelaksanaan Act of Free Choice (tindakan pilih bebas) pada
tahun 1969.
Namun Indonesia sebaliknya mobilisasi militer secara
besar-besaran ke papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka. Operasi khusus yang
dipimpin oleh Ali Murtopo bertugas untuk memenangkan penentuan pendapat rakyat
(PEPERA) adapun operasi-operasi itu anatara lain; Operasi sadar, Operasi
kancil, Operasi Bhrathayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamukas.
Akibat dari operasi-operasi ini yang menyebabkan pelanggaran
luar biasa di tanah papua, adapun pelanggaran itu yakni. Penangkapan,
penahanan, pembunuhan, pelecehan seksual, pelecehan kebudayaan dan rasialis
dalam kurun waktu 6 tahun hingga hari ini.
Kemudian hal lebih ironis yakni Kontrak Karya PT. Freeport
McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika pada rezim Soeharto
kala itu. Yang mana klaim atas wilaya dan area operasi Freeport dilakukan 2
tahun sebelum (PEPERA 1969). Prinsip pemerintah Indonesia rejim soeharto,
apapun alasannya papua harus masuk dalam kekuasaan pemerintah kolonialis Indonesia.
Tepat 14 Juli-2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337
orang papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang sebelumnya sudah
dikarantina dan cuman 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk
mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis,
penuh terror, intimidasi dan manipulasi serta ada pelanggaran ham berat yang
juga digencarkan secara sistematis mendekati pelaksanaan PEPERA.
Hingga hari ini nampaknya praktek kolonialisme, imperialism dan
militerisme diterapkan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, untuk meredam
aspirasi Pro kemerdekaan papua barat. Kesenjangan social/keserjahteraan menjadi
alas an untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat papua dari pandangan luas
rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.
Kronologis dan Pernyataan:
Aksi damai yang hendak di gelar oleh Mahasiswa Papua yang
tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua. Titik kumpul: Monumen kapal selam
hingga selesai depan gedung grahadi, mendapatkan tindakan represif dari aparat
keamanan.
Aksi yang rencana akan dimulai dari Jam 09.00 hingga selesai
depan grahadi ini tidak terlaksana,dikarenakan tindakan Aparat Kepolisian Resort Kota Surabaya yang Melarang hingga Menghentikan secara paksa. Sempat dilakukan upaya
oleh masa aksi aliansi mahasiswa papua yang berjumla kurang lebih 10 hingga 15
orang ini, namun aparat keamanan dalam hal ini polisi,intelkam dan diduga ormas
(tidak jelas) bekerja sama membubarkan
secara paksa masa aksi.
Tindakan represif aparat untuk menutup ruang gerak hingga
terjadi aksi saling dorong- mendorong hingga para masa aksi didorong hingga
kembali ke titik kumpul. Dan kemudian para mahasiswa atau masa aksi berkumpul
dengan prinsip atau kesimpulan bahwa “Ini adalah bentuk Pembungkaman Ruang
Berekspresi dan Demokrasi”. Kemudian masa aksi pulang ke honai besar, kamasan III dan membuat pernyataan sikap/ Jumpa pers karena tidak dilaksanakan di lokasi aksi akibat tindakan aparat yang represif.
Maka, dalam peringatan 48 Tahun Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA) yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Menuntut kepada
Pemerintah Indonesia dan PBB untuk segera:
1.) Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi
semua perusahaan multi nasional corporation dan lain-lain dari seluruh tanah
papua.
2.) Menarik militer Indonesia (TNI-Polri) Organik
dan non organik dari seluruh tanah papua untuk menghentikan segala bentuk
kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat papua.
3.) Negara bertanggung jawab atas kejahatan
kemanusiaan di papua barat dan segera
menangkap dan mengadili actor kejahatan kemanusiaan.
4.) Kami menolak dengan tegas pembangunan pangkalan
TNI AU Tipe C dan Mako Brimob di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawiaya.
5.) Bebaskan Obby Kogoya, korban peristiwa
pengepungan polisi dan preman di asrama kamasan, Yogyakarta.
6.) PBB harus bertanggung jawab untuk meluruskan
sejarah PEPERA dan Proses Aneksasi Papua Barat ke Indonesia.
7.) PBB harus membuat resolusi untuk Memberikan
Referendum Kemerdekaan bagi Bangsa papua barat yang sesuai dengan Hukum
Internasional.
8.) Berikan kebebasan dan Hak Menentukan nasib
sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua.
Demikian pertanyaan sikap, kami akan terus menyuarakan perlawanan atas segaka bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan nasional terhadap Rakyat dan Tanah Air Papua hingga rakyat papua barat memperoleh kemerdekaan yang sejati !
Tonton video klip, pernyataan sikap AMP KK Surababaya :
https://www.youtube.com/watch?v=nXUkrI-1mmE
