Tampilkan postingan dengan label HAM. Tampilkan semua postingan

1,8 Juta Petisi untuk Kemerdekaan West Papua telah Dipresentasikan Kepada PBB

Pemimpin Kemerdekaan West Papua, Juru bicara ULMWP, Benny Wenda. Photo: RNZI/ Koroi Hawkins.
New York, NegNesian.com -- Sebuah petisi dengan tanda tangan 1,8 juta rakyat West Papua di Indonesia telah dipresentasikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), untuk menuntut sebuah pemungutan suara yang diawasi secara internasional untuk kemerdekaan Papua. 

Pemimpin kemerdekaan West Papua yang diasingkan Benny Wenda mempresentasikan dokumen tersebut ke Komite Dekolonisasi PBB atau C24, yang merupakan komite khusus mengenai dekolonisasi, pada hari Selasa (27/09/2017). 

Dr Jason MacLeod dari University of Sydney adalah seorang pakar West Papua yang baru saja kembali dari wilayah Indonesia untuk memverifikasi petisi tersebut. Dia mengatakan bahwa ini adalah representasi yang adil dan akurat dari keinginan rakyat West Papua dan PBB untuk harus memperhatikannya. 

"Mereka punya dua pilihan, mereka dapat mendaftarkan West Papua kembali ke dalam Komite Dekolonisasi PBB atau mereka dapat menekan pemerintah Indonesia untuk mengadakan referendum. Salah satu dari dua hal tersebut benar-benar perlu terjadi." 

Free West Papua Campaign mengatakan, 1,8 juta orang yang menandatangani petisi tersebut menguasai lebih dari 70 persen populasi wilayah Papua.

Sumber: www:tabloid-wani.com

Editor   : Admin

Pembubaran Secara Paksa Aksi Demo Damai Aliansi Mahasiswa Papua KK Surabaya


Aksi demo damai Aliansi Mahasiswa Papua hari ini, Rabu/02/2017. Di monumen kapal selam kota Surabaya (Foto:Melqy)
SURABAYA,Neg-- Aksi Demonstrasi  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Surabaya, dalam rangka memperingati hari manipulasi hak politik rakyat papua. Pelaksanaan PEPERA 1969 yang TIDAK DEMOKARATIS. Dini hari,Rabu.03/08/2017. Di depan monumen kapal selam, Kota Surabaya.

Demonstrasi yang dilaksanakan pada hari ini 02 agustus 2017 adalah momentum dimana telah terjadi penghianatan secara sepihak anatara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an. Yang kemudian membawa kedua Negara pada perundingan New York Agreement/ Perjanian New York. Peranjian ini terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal diantaranya; Pertama, Mengatur tentang penentuan nasib sendiri (self determination) sesuai aturan internasional yaitu “satu orang satu suara” (one man one vote). Kedua, transfer administra dari PBB (United Nations Temporary Excecutive/UNTEA) Kepada pemerintah Indonesia yang kemudian dilakukan aneksasi pada 1 mei 1963 yang Indonesia sebut hari integrasi kedalam pangkuan Indonesia.

Sebelumnya pada 30 september 1963 perna dikeluarkan “ Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya agar Indonesia mendorong pembangunan dan mempersipakan pelaksanaan Act of Free Choice (tindakan pilih bebas) pada tahun 1969.
Namun Indonesia sebaliknya mobilisasi militer secara besar-besaran ke papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka. Operasi khusus yang dipimpin oleh Ali Murtopo bertugas untuk memenangkan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) adapun operasi-operasi itu anatara lain; Operasi sadar, Operasi kancil, Operasi Bhrathayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamukas.

Akibat dari operasi-operasi ini yang menyebabkan pelanggaran luar biasa di tanah papua, adapun pelanggaran itu yakni. Penangkapan, penahanan, pembunuhan, pelecehan seksual, pelecehan kebudayaan dan rasialis dalam kurun waktu 6 tahun hingga hari ini.
Kemudian hal lebih ironis yakni Kontrak Karya PT. Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika pada rezim Soeharto kala itu. Yang mana klaim atas wilaya dan area operasi Freeport dilakukan 2 tahun sebelum (PEPERA 1969). Prinsip pemerintah Indonesia rejim soeharto, apapun alasannya papua harus masuk dalam kekuasaan pemerintah kolonialis Indonesia.

Tepat 14 Juli-2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang sebelumnya sudah dikarantina dan cuman 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh terror, intimidasi dan manipulasi serta ada pelanggaran ham berat yang juga digencarkan secara sistematis mendekati pelaksanaan PEPERA.

Hingga hari ini nampaknya praktek kolonialisme, imperialism dan militerisme diterapkan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, untuk meredam aspirasi Pro kemerdekaan papua barat. Kesenjangan social/keserjahteraan menjadi alas an untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Kronologis dan Pernyataan:
Aksi damai yang hendak di gelar oleh Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua. Titik kumpul: Monumen kapal selam hingga selesai depan gedung grahadi, mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan.

Aksi yang rencana akan dimulai dari Jam 09.00 hingga selesai depan grahadi ini tidak terlaksana,dikarenakan tindakan Aparat Kepolisian Resort Kota Surabaya yang Melarang hingga Menghentikan secara paksa. Sempat dilakukan upaya oleh masa aksi aliansi mahasiswa papua yang berjumla kurang lebih 10 hingga 15 orang ini, namun aparat keamanan dalam hal ini polisi,intelkam dan diduga ormas (tidak jelas) bekerja sama membubarkan secara paksa masa aksi. 

Tindakan represif aparat untuk menutup ruang gerak hingga terjadi aksi saling dorong- mendorong hingga para masa aksi didorong hingga kembali ke titik kumpul. Dan kemudian para mahasiswa atau masa aksi berkumpul dengan prinsip atau kesimpulan bahwa “Ini adalah bentuk Pembungkaman Ruang Berekspresi dan Demokrasi”. Kemudian masa aksi pulang ke honai besar, kamasan III dan membuat pernyataan sikap/ Jumpa pers karena tidak dilaksanakan di lokasi aksi akibat tindakan aparat yang represif.


Maka, dalam peringatan 48 Tahun Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Menuntut kepada Pemerintah Indonesia dan PBB untuk segera:
1.) Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan multi nasional corporation dan lain-lain dari seluruh tanah papua.
2.) Menarik militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan non organik dari seluruh tanah papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat papua.
3.) Negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di papua  barat dan segera menangkap dan mengadili actor kejahatan kemanusiaan.
4.) Kami menolak dengan tegas pembangunan pangkalan TNI AU Tipe C dan Mako Brimob di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawiaya.
5.) Bebaskan Obby Kogoya, korban peristiwa pengepungan polisi dan preman di asrama kamasan, Yogyakarta.
6.) PBB harus bertanggung jawab untuk meluruskan sejarah PEPERA dan Proses Aneksasi Papua Barat ke Indonesia.
7.)  PBB harus membuat resolusi untuk Memberikan Referendum Kemerdekaan bagi Bangsa papua barat yang sesuai dengan Hukum Internasional.
8.) Berikan kebebasan dan Hak Menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua.

Demikian pertanyaan sikap, kami akan terus menyuarakan perlawanan atas segaka bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan nasional terhadap Rakyat dan Tanah Air Papua hingga rakyat papua barat memperoleh kemerdekaan yang sejati !

Tonton video klip, pernyataan sikap AMP KK Surababaya :
https://www.youtube.com/watch?v=nXUkrI-1mmE

Antara Pancasila vs Pancagila


Foto Aksi seorang Sahat menendang lambang Pancasila dan menjabarkan Pancagila. (Foto: Facebook)

Sahat Safiih Gurning, seorang pria asal warga Desa Tangga Batu, Parmaksian, Toba Samosir, ditangkap polisi karena melakukan aksi atau mengkritik dengan memposting tentang realita pancila dan pancagila.  Ia melakukan kritikan sosial dengan cara yang, yakni dengan mengubah Pancasila menjadi Pancagila, yang merupakan lambang negara. 

Kasus Salfih memang patut diapresiasi oleh beberapa kalangan karena tindakannya yang benar-benar berani dan lantang, tindakannya memang lebih gila dibanding yang dilakukan Zaskia Gotik
"Itu bukan penghinaan tetapi ekspresi karena kesalnya dengan negara ini, melihat kondisi negara ini yang katanya Pancasila, tapi pejabatnya tidak bersih. Itu kritikan," Kata pengacara Salfih

Meski harus tinggal dibalik terali besi akibat tindakannya itu, dengan dakwa jaksa "Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penghinaan terhadap Lambang Negara dan melanggar Pasal 68 UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan atau Pasal 154 huruf a KUHP." 

Tindakannya tersebut harus diapresiasi karena secara rasional kritikannya dapat dimengerti oleh semua pihak, apalagi ia sebagai seorang aktivis, itu adalah realitas sistem pancasila di indonesia. Namun sayang inilah indonesia. yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan, Miris. Sesal seorang netizen

Salfih adalah seorang mantan aktivis mahasiswa yang lulus dari Institut Teknologi Medan (ITM) pada 2015 dan kini aktif di kegiatan sosial di Toba Samosi. 


Recent reports of a suspension of military cooperation between Indonesia and Australia were wildly exaggerated. But, they emphasise the importance of proper intercountry linguistic, cultural and political understanding, Bradley Wood writes.

Indonesia’s official state ideology, the Pancasila, has re-emerged as a dominant feature in political rhetoric, while also being perceived as a vulnerable political target by Indonesia’s political elite during a very sensitive time in Indonesia.
It’s no surprise then, that the recent bilateral incident between Australia and Indonesia involving the alleged laminated display of the political send-up ‘Pancagila’ (the five crazy principles), along with other politically sensitive training material about Indonesia’s chequered past in West Papua provoked an official response.
There have long been suspicions among Indonesia’s political elite about Australia’s intentions regarding West Papua dating back to Indonesia’s independence. These continue to linger in the minds of some Indonesians because of Australia’s instrumental role in securing East Timor’s independence. This latest development has only raised the spectre of such pre-existing suspicions.
Recent political rhetoric in Indonesia has centred on reminding Indonesia’s citizens about its founding principles, namely the Pancasila—the five principles that make up Indonesia’s official ideology. This follows mass demonstrations backed by Indonesia’s Islamic hardliners in November and December last year, against the incumbent Jakarta Governor, locally known as Ahok, for alleged blasphemy. Various political forces within Indonesia have capitalised on these events in the run-up to next month’s regional elections, which includes the Jakarta Governor’s seat, now seen as an ascension pathway to the presidency.
Inaccurate reporting of the ‘Pancagila’ incident, based on the initially limited coverage in the Indonesian press, gave rise to a public perception in Australia that it had caused a significant suspension in military cooperation between the two countries. The Australian media continued its media frenzy even after a detailed press conference by the outspoken Commander of Indonesia’s military (TNI) General Gatot Nurmantyo. This further fuelled the speculation of a blanket freeze on military cooperation, despite Gatot’s emphasis on the good relationship he has with the Chief of the Australian Defence Force (ADF), Mark Binskin.
This media controversy, however, has since been adequately framed as a miscommunication between the TNI, the Ministry of Defence, and the Presidential Press office. A belated press release was eventually produced by the Coordinating Minister for Politics, Law, and Security, and former Commander of the TNI, Wiranto. This clarified the Indonesian Government’s position—that only a specific language training program between the two countries had been temporarily suspended.
The ‘Pancagila’ send-up that was reportedly sighted by an Indonesian language trainer at the Campbell Barracks in Perth, however, was not an Australian creation. Last year, an Indonesian court chose not to impose criminal sanctions after an Indonesian activist posted the Pancagila principles on Facebook, signalling an historic moment for freedom of expression in Indonesia. It has also been widely used on social media by a number of Indonesian-associated accounts that date back to at least 2011.


Translated (see image), it reads: Belief in the one and only God / The Financial Almighty; Just and civilised humanity / Corruption that is fair and equitable; The unity of Indonesia / The unity of the political elite within Indonesia’s legal system; Democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives / Power which is led by lust and depravity in the conspiracy of hypocrisy; and, Social justice for all people of Indonesia / Social security for the whole family of officials and representatives.
There is no doubt that the public display of such content at a language training facility at the Campbell Barracks—where it would be seen by Indonesian defence colleagues—was a significant political mistake, with potentially serious implications for the bilateral defence relationship.
However, the use of sensitive political material, such as ‘Pancagila’, by the ADF’s language students is important to Australia’s official language and cultural training. Politically sensitive material like this provides a valuable insight into Indonesia’s internal political dynamics from an indigenous perspective, and it’s these insights that contribute to a better understanding of Indonesia’s human terrain.
The outcome of an inquiry by the Chief of the Australian Army, Angus Campbell, is likely to have already been delivered, and there have been reports that indicate Australian defence personnel have already been reprimanded. It is important, however, that the Australian Army evaluate these language materials beyond their politically sensitive attributes, as they improve their linguistic and cultural understanding about their largest neighbour and, arguably, their most important non-aligned defence relationship—where respective interests often differ, but can also be managed.
With such a diverse makeup in Indonesia, SARA tensions—a security acronym used to explain ethnic, religion, race, and inter-group inspired conflict—will likely continue to be a part of the internal dynamics of Indonesia’s democratic process. The challenge for Indonesia will be managing these tensions within the confines of its post-reformasi democratic limits, without using the extreme concept of an external proxy war involving Australia, to build its national cohesion. However, reminding Indonesia’s large population about Pancasila and Indonesia’s national motto Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) may play an effective role here.
Indonesia continues, however, to face internal challenges to the Pancasila ideology by hard-line Islamic groups, such as the Islamic Defenders Front (FPI). These groups have also recently been trained by the TNI’s district command, albeit without official approval, as part of Indonesia’s civil defence program known as Bela Negara. Gatot Nurmantyo, however, has defended the right of the FPI to participate in the civilian defence training and there has been at least one approved incident of FPI members engaging in civil defence training that dates back to 2014.
While this is only basic civil defence education centred around building a sense of patriotism, national awareness, and belief in the Pancasila ideology, it demonstrates the complexities of Indonesia’s policy response to uniting such a diverse population. In this case, it appears that the TNI is playing an active role, and it’s therefore within the ADF’s purview to understand this development in its entirety.
The ADF needs to pay attention to these internal dynamics and political sensitivities in Indonesia to prevent any miscommunication when it comes to Australia’s laid back sense of humour regarding world politics. However, preventing the use of politically sensitive material across all ADF Indonesian language programs, risks limiting the ADF’s nuanced understanding of current developments impacting on the internal security of a very important archipelagic neighbour.

Bradley Wood is a Master of Strategic Studies (Advanced) student at the Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University Coral Bell School of Asia Pacific Affairs.