Tampilkan postingan dengan label Aktivis. Tampilkan semua postingan

1,8 Juta Petisi untuk Kemerdekaan West Papua telah Dipresentasikan Kepada PBB

Pemimpin Kemerdekaan West Papua, Juru bicara ULMWP, Benny Wenda. Photo: RNZI/ Koroi Hawkins.
New York, NegNesian.com -- Sebuah petisi dengan tanda tangan 1,8 juta rakyat West Papua di Indonesia telah dipresentasikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), untuk menuntut sebuah pemungutan suara yang diawasi secara internasional untuk kemerdekaan Papua. 

 Pemimpin kemerdekaan West Papua yang diasingkan Benny Wenda mempresentasikan dokumen tersebut ke Komite Dekolonisasi PBB atau C24, yang merupakan komite khusus mengenai dekolonisasi, pada hari Selasa (27/09/2017). 

 Dr Jason MacLeod dari University of Sydney adalah seorang pakar West Papua yang baru saja kembali dari wilayah Indonesia untuk memverifikasi petisi tersebut. Dia mengatakan bahwa ini adalah representasi yang adil dan akurat dari keinginan rakyat West Papua dan PBB untuk harus memperhatikannya. 

 "Mereka punya dua pilihan, mereka dapat mendaftarkan West Papua kembali ke dalam Komite Dekolonisasi PBB atau mereka dapat menekan pemerintah Indonesia untuk mengadakan referendum. Salah satu dari dua hal tersebut benar-benar perlu terjadi." 

 Free West Papua Campaign mengatakan, 1,8 juta orang yang menandatangani petisi tersebut menguasai lebih dari 70 persen populasi wilayah Papua.

Sumber: www:tabloid-wani.com
Editor   : Admin

Larang Mahasiswa Papua Demonstrasi, Polisi Kepung Asrama Papua di Surabaya


Aparat keamanan gabungan kota surabaya, melarang mahasiswa untuk demo (Foto: Oscar.G)
 SURABAYA, Negnesian.com– Sebanyak 50 mahasiswa asal Papua di Asrama Papua Surabaya terpaksa harus mengurungkan niat untuk menggelar aksi damai turun ke jalan di Kota Surabaya. 
Hal itu karena sejak pukul 06.00 WIB, sebanyak delapan mobil polisi telah parkir di depan asrama papua di Jalan Kalasan No. 10 Surabaya untuk melarang mereka aksi. 
 
Sebelumnya para mahasiswa ini hendak menggelar aksi damai menuntut penyelesaian kasus penembakan di Deiyai, Papua. Surat pemberitahuan terkait aksi ini pun telah disampaikan ke aparat kepolisian Surabaya. 
 
Stefanus, salah satu mahasiswa mengatakan, pada pukul 08.00 WIB saat mereka hendak keluar turun aksi ke jalan, pihak kepolisian Surabaya telah berada di depan Asrama. Aparat Kepolisian yang telah datang sejak pukul 06.00 WIB.“Sekitar jam 06.00 WIB, sebanyak delapan mobil sudah parkir di depan Asrama. 
 
Kemudian saat mereka mau berangkat sekitar jam 08.00 WIB, situasi di luar asrama sudah banyak aparat dari gabungan seperti Intel dan sebagainya. Sehingga kami susah keluar,” kata Stefanus kepada Negnesian,com, Rabu, (09/08/2017). 
 
Menurut Stefanus, pihak kepolisian parkir di depan asrama, untuk melarang mereka turun aksi ke jalan. Alasannya, karena ada aksi tandingan dari Ormas.“Sehingga mereka tidak izinkan kami untuk turun ke jalan,” ungkapnya. 
 
Stefanus menjelaskan, selama mereka turun untuk aksi di jalan, belum pernah ada aksi tandingan dari Ormas manapun. Justru yang ada adalah Intel Kepolisian yang membubarkan aksi mereka. 
 
“Kami sudah bernegosiasi dengan aparat Kepolisian untuk tetap turun aksi sesuai surat pemberitahuan, tapi memang tidak diizinkan,” ungkapnya. 
 
Saat ini para mahasiswa Papua ini masih bertahan di asrama Papua Surabaya. Mereka didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. (Admin)

KNPB Yalimo Tolak Pembangunan Polres dan Polsek

 
Sala satu ruas jalan di Elelim, Kabupaten Yalimo (Foto:Islami)
Salah satu ruas jalan di Elelim, Kabupaten Yalimo. Foto: Islami.

Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2017/08/knpb-yalimo-tolak-pembangunan-polres-dan-polsek.html
WAMENA,Neg-- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yalimo menolak adanya rencana pembangunan Polres Yalimo dan beberapa Polsek di lima distrik di Kabupaten Yalimo. 
“Dengan alasan, kami lebih pentingkan keamanan masyarakat setempat,” ujar Ketua KNPB wilayah Yalimo, Wene Gombo di Wamena, Selasa (1/8/2017). Menurutnya, sebelum ada Polres dan Polsek di Kabupaten Yalimo, keamanan masyarakat berjalan aman. 
Beberapa contoh pembunuhan dan masalah kecil lainnya masyarakat bisa menyelesaikan sendiri. “Tetapi kalau kehadiran kepolisian persoalannya tidak akan selesai dengan melihat beberapa kasus kabupaten lain. 

Kami akan fasilitasi semua kepala kampung dan masyarakat biar mereka sendiri yang akan bicara, keuntungan dan kerugian jika Kepolisian hadir di Yalimo,” ucapnya. Menanggapi itu Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba menegaskan bahwa di manapun di wilayah Republik Indonesia Polri harus hadir diminta maupun tidak diminta.

Menurutnya, Bupati Yalimo sebelumnya Almarhum Er Daby sudah memberikan surat hibah penyerahan lahan untuk pembangunan Polres Yalimo ada enam Polsek seperti Polsek Abenaho, Benawa, Polsek Elelim, Apalapsili dan semua itu sudah diprogramkan.

“Itu saya kira hanya oknum orang saja, saya juga akan koordinasikan dengan Bupati Yalimo, untuk lanjutkan ini. Karena tidak ada masyarakat yang menolak pembangunan Polres di sana,” tegas Kapolres. 

Kapolres akan menindaklanjuti dan mencari tahu alasan penolakan itu. Ia berpendapat, Polisi tidak ada kaitan dengan masalah politik, karena polisi hadir untuk memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat. “Untuk pembangunan Polsek-polsek di seluruh wilayah Polres Jayawijaya baik di Yalimo, Nduga, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya tidak ada kata untuk dilarang membangun,” katanya. 

Kapolres pun menjelaskan, rencana lokasi untuk penempatan personil sudah disurvei dan dipersiapkan. Ia mengatakan untuk penerimaan polisi baru akan ditempatkan secara bertahap. 

“Yalimo akan segera dalam proses Polres persiapan begitu juga dengan Kabupaten Nduga, Kapolda pun sudah perintahkan agar segera dibuat peningkatan status Polsek menjadi Polres persiapan,” tambahnya. (Admin)

Sumber: http://www.tabloid-wani.com

Pembubaran Secara Paksa Aksi Demo Damai Aliansi Mahasiswa Papua KK Surabaya


Aksi demo damai Aliansi Mahasiswa Papua hari ini, Rabu/02/2017. Di monumen kapal selam kota Surabaya (Foto:Melqy)
SURABAYA,Neg-- Aksi Demonstrasi  Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Surabaya, dalam rangka memperingati hari manipulasi hak politik rakyat papua. Pelaksanaan PEPERA 1969 yang TIDAK DEMOKARATIS. Dini hari,Rabu.03/08/2017. Di depan monumen kapal selam, Kota Surabaya.

Demonstrasi yang dilaksanakan pada hari ini 02 agustus 2017 adalah momentum dimana telah terjadi penghianatan secara sepihak anatara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an. Yang kemudian membawa kedua Negara pada perundingan New York Agreement/ Perjanian New York. Peranjian ini terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal diantaranya; Pertama, Mengatur tentang penentuan nasib sendiri (self determination) sesuai aturan internasional yaitu “satu orang satu suara” (one man one vote). Kedua, transfer administra dari PBB (United Nations Temporary Excecutive/UNTEA) Kepada pemerintah Indonesia yang kemudian dilakukan aneksasi pada 1 mei 1963 yang Indonesia sebut hari integrasi kedalam pangkuan Indonesia.

Sebelumnya pada 30 september 1963 perna dikeluarkan “ Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya agar Indonesia mendorong pembangunan dan mempersipakan pelaksanaan Act of Free Choice (tindakan pilih bebas) pada tahun 1969.
Namun Indonesia sebaliknya mobilisasi militer secara besar-besaran ke papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka. Operasi khusus yang dipimpin oleh Ali Murtopo bertugas untuk memenangkan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) adapun operasi-operasi itu anatara lain; Operasi sadar, Operasi kancil, Operasi Bhrathayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamukas.

Akibat dari operasi-operasi ini yang menyebabkan pelanggaran luar biasa di tanah papua, adapun pelanggaran itu yakni. Penangkapan, penahanan, pembunuhan, pelecehan seksual, pelecehan kebudayaan dan rasialis dalam kurun waktu 6 tahun hingga hari ini.
Kemudian hal lebih ironis yakni Kontrak Karya PT. Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika pada rezim Soeharto kala itu. Yang mana klaim atas wilaya dan area operasi Freeport dilakukan 2 tahun sebelum (PEPERA 1969). Prinsip pemerintah Indonesia rejim soeharto, apapun alasannya papua harus masuk dalam kekuasaan pemerintah kolonialis Indonesia.

Tepat 14 Juli-2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang sebelumnya sudah dikarantina dan cuman 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh terror, intimidasi dan manipulasi serta ada pelanggaran ham berat yang juga digencarkan secara sistematis mendekati pelaksanaan PEPERA.

Hingga hari ini nampaknya praktek kolonialisme, imperialism dan militerisme diterapkan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, untuk meredam aspirasi Pro kemerdekaan papua barat. Kesenjangan social/keserjahteraan menjadi alas an untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Kronologis dan Pernyataan:
Aksi damai yang hendak di gelar oleh Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua. Titik kumpul: Monumen kapal selam hingga selesai depan gedung grahadi, mendapatkan tindakan represif dari aparat keamanan.

Aksi yang rencana akan dimulai dari Jam 09.00 hingga selesai depan grahadi ini tidak terlaksana,dikarenakan tindakan Aparat Kepolisian Resort Kota Surabaya yang Melarang hingga Menghentikan secara paksa. Sempat dilakukan upaya oleh masa aksi aliansi mahasiswa papua yang berjumla kurang lebih 10 hingga 15 orang ini, namun aparat keamanan dalam hal ini polisi,intelkam dan diduga ormas (tidak jelas) bekerja sama membubarkan secara paksa masa aksi. 

Tindakan represif aparat untuk menutup ruang gerak hingga terjadi aksi saling dorong- mendorong hingga para masa aksi didorong hingga kembali ke titik kumpul. Dan kemudian para mahasiswa atau masa aksi berkumpul dengan prinsip atau kesimpulan bahwa “Ini adalah bentuk Pembungkaman Ruang Berekspresi dan Demokrasi”. Kemudian masa aksi pulang ke honai besar, kamasan III dan membuat pernyataan sikap/ Jumpa pers karena tidak dilaksanakan di lokasi aksi akibat tindakan aparat yang represif.


Maka, dalam peringatan 48 Tahun Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Menuntut kepada Pemerintah Indonesia dan PBB untuk segera:
1.) Menutup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan multi nasional corporation dan lain-lain dari seluruh tanah papua.
2.) Menarik militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan non organik dari seluruh tanah papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat papua.
3.) Negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di papua  barat dan segera menangkap dan mengadili actor kejahatan kemanusiaan.
4.) Kami menolak dengan tegas pembangunan pangkalan TNI AU Tipe C dan Mako Brimob di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawiaya.
5.) Bebaskan Obby Kogoya, korban peristiwa pengepungan polisi dan preman di asrama kamasan, Yogyakarta.
6.) PBB harus bertanggung jawab untuk meluruskan sejarah PEPERA dan Proses Aneksasi Papua Barat ke Indonesia.
7.)  PBB harus membuat resolusi untuk Memberikan Referendum Kemerdekaan bagi Bangsa papua barat yang sesuai dengan Hukum Internasional.
8.) Berikan kebebasan dan Hak Menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua.

Demikian pertanyaan sikap, kami akan terus menyuarakan perlawanan atas segaka bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan nasional terhadap Rakyat dan Tanah Air Papua hingga rakyat papua barat memperoleh kemerdekaan yang sejati !

Tonton video klip, pernyataan sikap AMP KK Surababaya :
https://www.youtube.com/watch?v=nXUkrI-1mmE
Langganan: Postingan (Atom)